HAK SUARA PPPSRS NPP ATAU ONE MAN ONE VOTE

0
147

Hak suara perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (PPPSRS) digunakan dalam rapat umum PPPSRS baik itu rapat umum anggota maupun rapat umum tahunan anggota untuk menentukan suatu keputusan PPPSRS antara lain pemilihan pengurus PPPSRS hingga persetujuan kenaikan iuran pengelolaan lingkungan maupun perubahan tata tertib hunian. Saat ini berdasarkan praktik pelaksanaan rapat-rapat PPPSRS selalu terjadi perdebatan terkait hak suara pemilikan ada yang tetap menggunakan hak suara berdasarkan NPP (Nilai Perbandingan Proporsional) yang tercantum dalam sertipikat hak milik satuan rumah susun ada yang berpendapat disamakan dengan pemilihan umum yaitu one man one vote. Dalam konsep rumah susun terdapat pemilikan pribadi bernama unit dan kepemilikan bersama secara kolektif terhadap tanah bersama, benda bersama dan bagian bersama yang olehkarenanya terhadap kepemilikan bersama tersebut muncul iuran pengelolaan lingkungan, lalu bagaimana cara menentukan kewajiban setiap masing-masing unit sarusun? Berdasarkan UU Rusun (20/2011) hak suara ditentukan berdasarkan nilai perbandingan proporsional (NPP) antara total luas kepemilikan bersama dibagi dengan harga masing-masing unit sarusun, sehingga secara otomatis unit sarusun yang lebih luas/mahal NPP nya memiliki kewajiban dan hak yang lebih besar pula sebagai konsekuensi seimbangnya antara hak dan kewajiban, sejalan dengan hukum kebendaan dengan ciri yang paling kuat adalah suatu hak kebendaan melekat/mengikuti bendanya kemanapun benda tersebut berpindah atau yang dikenal dengan asas droit de suite yaitu beralihnya kepada siapapun sarusun hak itu akan tetap melekat pada bendanya (objek) meskipun pemiliknya sudah berganti (subjek,) olehkarenanya bila dikaitkan dengan konsep rumah susun sebagai satu-kesatuan kebendaan, kepentingan yang melekat pada rumah susun adalah unit sarusun bukan orang sebagai  pemiliknya, berbeda dengan hak suara pemilihan umum dimana hak itu melekat pada warga negara yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga akibat melekatnya kepentingan unit sarusun tersebut menimbulkan konsekuensi kewajiban bersama berupa iuran pemeliharaan lingkungan, pajak bumi bangunan, dll harus dibayarkan bersamaan dengan timbulnya hak suara akibat pemenuhan kewajibannya tersebut, berbeda dengan kewajiban pribadi unit sarusun berupa: tagihan listrik, telfon, air, internet; oleh sebab itu meskipun suatu unit tidak dihuni kewajiban iuran pemeliharaan lingkungan tetap timbul dan harus dipenuhi oleh pemilik unit sebagai konsekuensi konsep bersama unit sarusun yang melekat pada rusun.

Menurut hemat penulis permasalahan ini disebabkan oleh ambiguitas penyusun UU Rusun yang tidak tegas mengatur pembedaan antara hak suara pemilikan dengan hak suara penghunian dan kapan serta dimana masing-masing hak suara tersebut digunakan, namun demikian mengingat hingga saat ini belum terdapat peraturan pemerintah tentang rumah susun, lembaga eksekutif masih memiliki peluang untuk menyelesaikan persoalan ini dengan mengaturnya di tataran peraturan pemerintah hingga yang lebih teknis seperti peraturan menteri sehingga persoalan yang memiliki dampak buruk pengelolaan rusun yang mengganggu kesejahteraan pemilik dan penghuni dapat diatasi.