Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

0
476

PPPSRS atau singkatan dari Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun adalah badan hukum yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Fungsi utama dari Perhimpunan tersebut adalah antara lain untuk mengelola, memelihara dan mengawasi Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama dari rumah susun tersebut. Saat ini untuk pembangunan rumah susun baik yang hunian maupun non hunian diwajibkan adanya pembentukan perhimpunan, oleh developer, namun untuk membentuk sebuah perhimpunan maka developer perlu menyelesaikan proses pemecahan sertifikat rumah susun tersebut. Perhimpunan atau PPPSRS kemudian wajib disahkan oleh Gubernur di tempat rumah susun tersebut dibangun.

PPPSRS melalui badan pengelola gedung rumah susun akan mengumpulkan iuran pengelolaan atau Service Charge, iuran dana cadangan atau Sinking Fund dan membayar biaya Utilitas atau Utility Charge dari pembeli atau pemilik dan/atau penghuni yang telah menempati masing-masing unit rumah susun, yang digunakan untuk mengelola dan memelihara Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama. Seluruh iuran-iuran tersebut disetorkan kepada rekening PPPSRS.

Masalah yang umumnya terjadi adalah proses pemecahan sertifikat yang belum selesai, PPPSRS belum bisa terbentuk, namun unit rumah susun telah selesai dibangun dan telah diserahkan kepada pembeli rumah susun tersebut, akhirnya, pembeli atau pemilik yang menjadi penghuni masing-masing unit rumah susun diwajibkan untuk membayar iuran pengelolaan atau Service Charge, iuran dana cadangan atau Sinking Fund dan membayar biaya Utilitas atau Utility Charge kepada developer yang untuk sementara waktu melakukan pengelolaan dan perawatan Bagian Bersama, Benda Bersama dan Tanah Bersama.

Kenapa menjadi masalah? Karena para pemilik dan atau penghuni unit rumah susun tersebut menyetorkan iuran-iuran tersebut ke developer… tentu ini sebuah masalah…
Dalam pemikiran pemilik atau penghuni adalah :
1. Apakah uang iuran jelas penggunaannya oleh developer yang sementara waktu mengelola dan memelihara aset bersama para pemilik rumah susun?
2. Apakah uang iuran yang diterima oleh developer dipotong pajak? padahal iuran tersebut adalah untuk memelihara dan mengelola aset bersama?

Pertanyaan-pertanyaan ini sering sekali muncul, akhirnya banyak developer membentuk PPPSRS SEMENTARA yang berguna untuk menjadi perhimpunan sementara waktu sampai dengan PPPSRS disahkan oleh Gubernur setempat. PPPSRS Sementara tersebut akan mengurus perijinan dasar, seperti membuat NPWP, Surat Keterangan Domisili dan membuka rekening untuk menampung serta mengelola iuran-iuran yang diterima dari pemilik dan/atau penguhuni. PPPSRS Sementara akan bertindak selayaknya PPPSRS yang telah disahkan oleh Gubernur seperti menunjuk perusahaan untuk menjaga keamanan rumah susun, kebersihan rumah susun dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan lainnya.

Tentunya, dengan adanya PPPSRS sementara maka pembukuan keuangan antara uang developer dan uang iuran yang dikumpulkan dari para pemilik atau penghuni tersebut menjadi TERPISAH dan oleh karena itu tidak akan dikenakan pajak karena PPPSRS bukan merupakan subjek pajak. Ini merupakan solusi hukum dari developer untuk sementara waktu sampai dengan PPPSRS disahkan oleh Gubernur.

Seiring waktu PPPSRS Sementarapun berjalan baik dan melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, akan tetapi masalah baru muncul bagi PPPSRS Sementara khususnya di wilayah DKI Jakarta, saat pemerintah DKI Jakarta membentuk sistem pelayanan satu pintu melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Seluruh perijinan daerah badan hukum akan dibuat dan diterbitkan oleh PTSP tersebut.

Memang bagus sekali program pemerintah membentuk PTSP dan sangat efisien dalam hal pelayanannya, tentunya sebagai warga atau badan hukum yang baik pasti akan mendukung program pemerintah daerahnya, akan tetapi praktek dilapangan, masih perlu banyak perbaikan, terutama untuk mengurus perijinan yang dasar seperti Surat Keterangan Domisili apalagi Surat Keterangan Domisili untuk PPPSRS Sementara. PPPSRS Sementara yang telah terbentuk dan memiliki Surat Keterangan Domisili TIDAK DIPERKENANKAN DIPERPANJANG ATAU MEMILIKI Surat Keterangan Domisili lagi.

Ini merupakan masalah yang memiliki efek samping yang sangat luas, mengingat perijinan termasuk identitas badan hukum. Penolakan oleh PTSP untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili untuk PPPSRS sementara akan menjadi malapetaka baik bagi developer maupun pemilik rumah susun. Kesulitan yang akan dihadapi oleh PPPSRS Sementara adalah merubah pembukuan, merubah seluruh perjanjian dengan pihak ketiga bahkan menutup rekening bank yang berfungsi untuk menampung uang iuran para pemilik atau penghuni unit rumah susun, karena identitas PPPSRS Sementara tidak diterbitkan lagi oleh PTSP.

Seharusnya, pemerintah daerah melalui badan PTSP dapat turut mencarikan solusi ditengah permasalahan yang menimpa masyarakat atau badan hukum dan tidak terlalu teks book. Kenapa teks book? Karena acuan dari PTSP untuk menerbitkan Surat Keterangan Domisili PPPSRS adalah dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang sampai saat ini BELUM ADA peraturan pelaksanaannya.

Permasalahan ini menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan PTSP yang menerbitkan perijinan bagi badan hukum. Semoga dengan adanya pemimpin terpilih baru di DKI Jakarta dapat memperhatikan permasalahan seperti ini dan memberikan jalan bagi solusi hukum agar perkembangan hukum khususnya untuk hukum properti mengalami kemajuan.

Ai Siti Fatimah, S.H.